JabarUpdate.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memaparkan hasil reses masa sidang kedua tahun 2022 saat rapat paripurna DPRD Depok. Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad (TM) Yusufsyah Putra dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH).
Ada sebanyak tujuh fraksi yang menyampaikan laporan hasil reses. Fraksi tersebut antara lain, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ikravany Hilman menjelaskan, bahwa 10 anggota Fraksi PDI Perjuangan telah melaksanakan kegiatan reses pada masa sidang kedua tahun 2022 yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 19, 20 dan 23 Mei 2022.
Pada Komisi A bidang pemerintahan, pemerintah Kota Depok diharapkan segera memperbaiki data warga miskinnya, baik yang menerima PKH penerima bantuan non tunai dan warga miskin yang belum menerima bantuan.
“Kami berharap Pemkot Depok bisa memperbaharui data para penerima manfaat tersebut, sehingga ketika di sudah berjalan di lapang tidak salah sasaran,” katanya saat menyampaikan hasil reses saat rapat paripurna DPRD Depok, Jumat (27/05/22).
Sedangkan pada Komisi B bidang perekonomian dan keuangan, pemerintah Kota Depok diharapkan memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomian bagi masyarakat Kota Depok.
“Pemerintah perlu membentuk koperasi dan UMKM di setiap kelurahan yang ada di wilayah Kota Depok, agar bisa memberdayakan UMKM yang berasal dari warga dan dipermudah untuk pendaftaran UMKM online,” katanya.
Pada Komisi C bidang pembangunan, Dinas PUPR diharapkan memperhatikan titik-titik banjir yang harus diatasi dan juga memperhatikan jalan-jalan dan saluran-saluran air yang harus diperbaiki dan dibangun agar kerusakan tidak semakin parah khususnya turapan yang membutuhkan dana BTT.
Selanjutnya di Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat adalah masih banyak perusahaan pabrik dan restoran yang tidak mempekerjakan warga sekitar tempat-tempat tersebut. Kedua diharapkan penambahan pembangunan-pembangunan SMP dan SMA Negeri di wilayah Kota Depok yang sangat padat penduduk. Bila perlu di tiap Kelurahan adanya SMP dan SMA Negeri mengingat salah satu syarat PPDB sistem zonasi khususnya adanya SMP Negeri di kelurahan Jatijajar dan Sukamaju Baru.
